Senin, 21 Juli 2014 | 22:44 WIB
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Letjen Budiman (kiri) dan Panglima TNI Jenderal Moeldoko sesaat setelah dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jumat (30/8/2013).JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Staf TNI AD Jenderal Budiman direncanakan diganti dalam waktu dekat ini. Pergantian Budiman ini disinyalir akibat dari politik di tubuh TNI. Pergantian itu dinilai akan memiliki efek domino pergantian perwira lainnya.
"Pergantian mendadak Jenderal Budiman yang baru akan memasuki pensiun pada akhir September 2014 mendatang di tengah proses klimaks tahun politik menyisakan tanda tanya besar di masyarakat," sebut pakar politik dan pemerintahan Universitas Padjadjaran (Unpad), Muradi, dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Senin (21/7/2014).
Muradi menduga pergantian ini adalah buntut dari perbedaan prinsip Panglima TNI Jenderal Moeldoko dengan KSAD Jenderal Budiman dalam melihat adanya anggota babinsa yang dianggap tidak netral dalam pemilu dan hal itu terbuka di masyarakat.
Adapun Muradi menceritakan, budaya pergantian dalam tubuh TNI selama ini biasanya dilakukan karena empat hal, yakni pertama, karena dianggap berhasil menjalankan tugas sehingga naik jabatan atau kepangkatan. Kedua, karena dianggap gagal dan diberhentikan di tengah jalan. Ketiga, karena alasan tour of duty sehingga pergantian adalah keniscayaan dan, yang keempat, karena alasan penyegaran dan kaderisasi.
"Pada kasus pergantian Budiman dapat dilihat pada dua alasan, yakni karena dianggap gagal dan alasan penyegaran. Kegagalan Budiman dianggap karena manuver tentang babinsa yang menggalang dukungan untuk salah satu calon. Budiman juga dianggap condong ke salah satu calon pasangan," kata Muradi.
Adapun Muradi menceritakan, budaya pergantian dalam tubuh TNI selama ini biasanya dilakukan karena empat hal, yakni pertama, karena dianggap berhasil menjalankan tugas sehingga naik jabatan atau kepangkatan. Kedua, karena dianggap gagal dan diberhentikan di tengah jalan. Ketiga, karena alasan tour of duty sehingga pergantian adalah keniscayaan dan, yang keempat, karena alasan penyegaran dan kaderisasi.
"Pada kasus pergantian Budiman dapat dilihat pada dua alasan, yakni karena dianggap gagal dan alasan penyegaran. Kegagalan Budiman dianggap karena manuver tentang babinsa yang menggalang dukungan untuk salah satu calon. Budiman juga dianggap condong ke salah satu calon pasangan," kata Muradi.
Muradi mengakui, meski sulit membuktikan dugaan itu, tetapi sudah menjadi isu yang berkembang di internal TNI. Apalagi, lanjut Muradi, kedekatan Budiman pada pasangan calon tidak seirama dengan visi politik Panglima TNI dan juga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Diingatkan Muradi, alasan penguat terkait kaderisasi disebabkan Budiman merupakan salah satu perwira tinggi era 70-an yang tersisa di pucuk pimpinan TNI. "Sehingga penting untuk adanya penyegaran," papar Muradi.
Lebih jauh, Muradi menilai hampir tidak ditemukan efek negatif bagi pemerintahan Yudhoyono untuk menuntaskan kurang dari tiga bulan pemerintahannya, kecuali diuntungkan karena TNI diasumsikan solid.
Diingatkan Muradi, alasan penguat terkait kaderisasi disebabkan Budiman merupakan salah satu perwira tinggi era 70-an yang tersisa di pucuk pimpinan TNI. "Sehingga penting untuk adanya penyegaran," papar Muradi.
Lebih jauh, Muradi menilai hampir tidak ditemukan efek negatif bagi pemerintahan Yudhoyono untuk menuntaskan kurang dari tiga bulan pemerintahannya, kecuali diuntungkan karena TNI diasumsikan solid.
Muradi menekankan, problem psikologis Panglima TNI pada Budiman adalah karena masalah senioritas yang derajat tertentu menghambat proses tali komando yang lebih efektif.
Meski begitu, Muradi mengingatkan, harus juga dicermati bahwa pergantian Budiman juga akan berefek domino dengan melakukan pergantian pada sejumlah posisi strategis yang diduduki oleh perwira yang dekat dengan Budiman dan atau yang memiliki visi politik berbeda dengan Panglima TNI dan Presiden Yudhoyono.
Meski begitu, Muradi mengingatkan, harus juga dicermati bahwa pergantian Budiman juga akan berefek domino dengan melakukan pergantian pada sejumlah posisi strategis yang diduduki oleh perwira yang dekat dengan Budiman dan atau yang memiliki visi politik berbeda dengan Panglima TNI dan Presiden Yudhoyono.
"Beberapa jabatan yang berpotensi diganti adalah Pangkostrad, kepala dinas penerangan TNI AD, serta sejumlah pangdam yang dianggap tidak mampu menjaga suara pemenangan capres yang disinyalir disokong oleh Presiden Yudhoyono," tutup Muradi.
Anggota DPR: Pencopotan Kasad Jenderal Budiman mengagetkan
Reporter : 
Jenderal Budiman terima brevet komando. ©2013 Merdeka.com/arie basuki
Figure terkait
Berita Terkait
Merdeka.com - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Budiman dicopot dari jabatannya, Senin sore ini. Pencopotan tersebut terasa mendadak dan mengejutkan banyak pihak.
"Pencopotan posisi KSAD memang hak prerogatif penuh presiden tapi langkah ini terasa mendadak," ujar anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Helmy Fauzi di Jakarta, Senin (21/7) malam.
Sebelumnya diwartakan, Budiman mengaku sudah dikabarkan info pemberhentian tersebut melalui sambungan telepon oleh Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Budiman memegang posisi KSAD sejak September 2013. Dirinya akan memasuki masa pensiun pada 25 September 2014.
Helmy mengakui pergantian posisi KSAD adalah hak presiden. Meski demikian, kata Helmy, sebaiknya Presiden SBY menjelaskan latar belakang pencopotan Budiman. Apalagi kabar ini di tengah KPU akan mengeluarkan pengumuman Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
"Penjelasan dari Presiden SBY menjadi penting untuk menghindari terciptanya polemik dan spekulasi," urainya.
Helmy mengakui sistem politik Indonesia tidak mengenal masa demisioner kepresidenan. Walau demikian, dirinya berharap Presiden SBY tidak mengeluarkan kebijakan strategis di saat KPUtelah menetapkan capres dan cawapres terpilih.
"Setelah KPU menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih sebaiknya tidak ada lagi kebijakan strategis yang dikeluarkan pemerintah," imbau Helmy.
Dirinya menambahkan Komisi I sebelumnya sempat meminta penjelasan pemerintah saat Budiman melakukan rangkap jabatan sebagai KSAD dan Sekjen Kementerian Pertahanan. Akan tetapi permintaan itu tidak mendapat respon yang memadai. "Dan kabar ini tentu saja membuat kami kaget," terang Helmy.
Lebih lanjut, ia mengapresiasi capaian yang dilakukan Budiman selama menjadi KSAD. Sosok Budiman dianggap telah sukses menjalankan tugas sebagai pimpinan angkatan darat. "Budiman telah menunjukkan sikap sebagai prajurit yang netral profesional dan tegas selama menjalankan tugas mengawal pesta demokrasi," tandas Helmy.
Dengan pergantian posisi KSAD, Helmy berharap regenerasi di tubuh Angkatan Darat berjalan baik. ""Semoga pergantian posisi KSAD ini membawa penyegaran dalam proses alih generasi di tubuh TNI AD," ucapnya.
"Pencopotan posisi KSAD memang hak prerogatif penuh presiden tapi langkah ini terasa mendadak," ujar anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Helmy Fauzi di Jakarta, Senin (21/7) malam.
Sebelumnya diwartakan, Budiman mengaku sudah dikabarkan info pemberhentian tersebut melalui sambungan telepon oleh Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Budiman memegang posisi KSAD sejak September 2013. Dirinya akan memasuki masa pensiun pada 25 September 2014.
Helmy mengakui pergantian posisi KSAD adalah hak presiden. Meski demikian, kata Helmy, sebaiknya Presiden SBY menjelaskan latar belakang pencopotan Budiman. Apalagi kabar ini di tengah KPU akan mengeluarkan pengumuman Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
"Penjelasan dari Presiden SBY menjadi penting untuk menghindari terciptanya polemik dan spekulasi," urainya.
Helmy mengakui sistem politik Indonesia tidak mengenal masa demisioner kepresidenan. Walau demikian, dirinya berharap Presiden SBY tidak mengeluarkan kebijakan strategis di saat KPUtelah menetapkan capres dan cawapres terpilih.
"Setelah KPU menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih sebaiknya tidak ada lagi kebijakan strategis yang dikeluarkan pemerintah," imbau Helmy.
Dirinya menambahkan Komisi I sebelumnya sempat meminta penjelasan pemerintah saat Budiman melakukan rangkap jabatan sebagai KSAD dan Sekjen Kementerian Pertahanan. Akan tetapi permintaan itu tidak mendapat respon yang memadai. "Dan kabar ini tentu saja membuat kami kaget," terang Helmy.
Lebih lanjut, ia mengapresiasi capaian yang dilakukan Budiman selama menjadi KSAD. Sosok Budiman dianggap telah sukses menjalankan tugas sebagai pimpinan angkatan darat. "Budiman telah menunjukkan sikap sebagai prajurit yang netral profesional dan tegas selama menjalankan tugas mengawal pesta demokrasi," tandas Helmy.
Dengan pergantian posisi KSAD, Helmy berharap regenerasi di tubuh Angkatan Darat berjalan baik. ""Semoga pergantian posisi KSAD ini membawa penyegaran dalam proses alih generasi di tubuh TNI AD," ucapnya.
Anwar Kalman · Top Commenter · Universitas Atma Jaya Yogyakarta
surprise pilpres ,Kemenangan Rakyat,Rontoknya Koalisi merah putih,Jokowi RI 1, peran SBY mengamankan pilpres ,Abri netral ,Polri netral,Kpu kosisten,Copot nya Kasad,Rhoma Irama dan Mahfud Md dan Amin Rais pada sadar dari mimpi dapat jatah koalisi,ARB mau di turunkan
Lita Wahyuni · Top Commenter
Ingat kasus BABINSA yg mendata & menggiring opini pilihan penduduk di bbrp daerah? Nah Pak Budiman ini berbeda pendapat dg Pak Muldodko. Pak Budiman dg KSATRIA mengungkapakan bahwa stlh investigasi mmg ada anggota BABINSA yg bermain dan sdh ditindak. Dilain pihak Muldoko bilang issue BABINSA yg menggiring opini itu tidak benar
Tidak ada komentar:
Posting Komentar