Merdeka.com - KPU sudah mengumumkan hasil Pilpres 2014. Dari dua kandidat yang bertarung, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla memenangkan kontestasi. Jokowi pun bakal menjadi Presiden Ke-7 Republik Indonesia untuk masa bakti 2014-2019.
Jokowi mulanya hanya pengusaha mabel. Dia memulai karir politiknya sebagai wali kota Solo lalu gubernur DKI Jakarta
Berikut ini perjalanan enam Presiden RI sebelum Jokowi:
1.
Soekarno, presiden peletak dasar ideologi bangsa Indonesia
Merdeka.com - Nama harum Soekarno tidak dapat dihilangkan dari sejarah pembentukan negara Republik Indonesia. Betapa tidak, perjuangan Soekarno menjadi tonggak penting bagi kemerdekaan dan peletak dasar negara, Pancasila.
Sejak muda, Soekarno sudah banyak diperhitungkan berbagai kalangan karena pemikiran dan aktivitas politiknya. Puncaknya saat dia bergabung dalam Partai Nasional Indonesia (PNI) pada 1927, membuat Belanda gerah dan menjebloskannya ke penjara. Soekarno pun sempat dipindah beberapa kali ke penjara-penjara di Jawa, sampai muncul pledoinya yang fenomenal 'Indonesia Menggugat.'
Dengan semangat perjuangan yang masih membara, Soekarno kembali aktif di perpolitikan dengan bergabung di Partindo. Akibat aksinya ini, lagi-lagi Belanda mengasingkan Soekarno ke Flores dan Bengkulu.
Angin segar berembus saat Jepang mulai menjajah Indonesia pada tahun 1942. Soekarno dibebaskan dan Jepang menggunakan peran Soekarno untuk mendekati rakyat Indonesia. Tak habis akal, meski banyak yang menganggapnya kooperatif dengan Jepang, sebaliknya Soekarno malah memanfaatkannya untuk meraih kemerdekaan Indonesia.
Tak sabar, pemuda menculik dua Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok dan didesak agar segera memproklamirkan kemerdekaan pada 16 Agustus 1945. Soekarno menolak, dia memutuskan momen tepat untuk kemerdekaan Republik Indonesia yaitu tanggal 17 Agustus 1945.
Setelah memproklamirkan kemerdekaan, Soekarno bersama Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Pengangkatan mereka tidak serta merta membuat Indonesia stabil. Bersama para tokoh lainnya, Soekarno dihadapkan pada tantangan untuk melepaskan Indonesia sepenuhnya dari penjajahan dan pemberontakan di dalam negeri.
Soekarno memimpin Indonesia selama 20 tahun. Pemerintahan Soekarno kemudian berakhir ketika pertanggungjawabannya mengenai pemberontakan PKI dan sejumlah permasalahan lainnya, ditolak oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pada sidang umum ke empat tahun 1967. Pada tahun yang sama diangkatlah Soeharto menggantikannya sebagai presiden Republik Indonesia.
Sejak muda, Soekarno sudah banyak diperhitungkan berbagai kalangan karena pemikiran dan aktivitas politiknya. Puncaknya saat dia bergabung dalam Partai Nasional Indonesia (PNI) pada 1927, membuat Belanda gerah dan menjebloskannya ke penjara. Soekarno pun sempat dipindah beberapa kali ke penjara-penjara di Jawa, sampai muncul pledoinya yang fenomenal 'Indonesia Menggugat.'
Dengan semangat perjuangan yang masih membara, Soekarno kembali aktif di perpolitikan dengan bergabung di Partindo. Akibat aksinya ini, lagi-lagi Belanda mengasingkan Soekarno ke Flores dan Bengkulu.
Angin segar berembus saat Jepang mulai menjajah Indonesia pada tahun 1942. Soekarno dibebaskan dan Jepang menggunakan peran Soekarno untuk mendekati rakyat Indonesia. Tak habis akal, meski banyak yang menganggapnya kooperatif dengan Jepang, sebaliknya Soekarno malah memanfaatkannya untuk meraih kemerdekaan Indonesia.
Tak sabar, pemuda menculik dua Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok dan didesak agar segera memproklamirkan kemerdekaan pada 16 Agustus 1945. Soekarno menolak, dia memutuskan momen tepat untuk kemerdekaan Republik Indonesia yaitu tanggal 17 Agustus 1945.
Setelah memproklamirkan kemerdekaan, Soekarno bersama Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Pengangkatan mereka tidak serta merta membuat Indonesia stabil. Bersama para tokoh lainnya, Soekarno dihadapkan pada tantangan untuk melepaskan Indonesia sepenuhnya dari penjajahan dan pemberontakan di dalam negeri.
Soekarno memimpin Indonesia selama 20 tahun. Pemerintahan Soekarno kemudian berakhir ketika pertanggungjawabannya mengenai pemberontakan PKI dan sejumlah permasalahan lainnya, ditolak oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pada sidang umum ke empat tahun 1967. Pada tahun yang sama diangkatlah Soeharto menggantikannya sebagai presiden Republik Indonesia.
2.
Soeharto, Jenderal penguasa Indonesia selama 32 tahun
Merdeka.com - Jenderal besar Soeharto satu-satunya Presiden Indonesia yang menduduki jabatan terlama sepanjang sejarah Tanah Air. Rekor pemerintahannya yang panjang kerap disamakan dengan pemimpin dunia seperti Presiden Libya, Muamar Kadaffi, Presiden Korea Utara, Kim Il Sung dan Presiden Kuba, Fidel Castro.
Mengawali karier dalam dunia militer, Soeharto meraih jabatan dan pangkat nyaris tanpa hambatan. Keterlibatannya dalam setiap kelompok militer seperti KNIL dan PETA membuat Soeharto makin matang, sehingga mudah saja menjalankan misi penumpasan pemberontakan Andi Azis di Sulawesi, serangan umum di Yogyakarta, aksi pembebasan Irian Barat dan sederet misi lainnya.
Dari aksi heroik pembebasan Irian Barat inilah Soeharto diangkat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) dengan pangkat Mayor Jenderal. Tak berpuas diri, Soeharto mulai campur tangan dalam pembubaran PKI dengan membentuk Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Pembersihan PKI ini diperkuat dengan surat kontroversial Supersemar yang menyebut pembersihan ini atas nama Presiden Soekarno.
Jenderal Soeharto ditetapkan sebagai Presiden pertama kali pada 12 Maret 1967 setelah pertanggungjawaban Presiden Soekarno ditolak MPRS. Selain sebagai presiden, dia juga merangkap jabatan sebagai Menteri Pertahanan/Keamanan. Dari sini dimulailah era Orde Baru. Selama 32 tahun Soeharto memimpin Indonesia dengan berbagai kebijakan yang dianggap otoriter.
Kendati banyak noda yang mengiringi masa pemerintahannya, Soeharto tetap bertahan. Sampai di tahun 1998, Soeharto limbung oleh gejolak politik dan ekonomi ditambah serangan dari rakyat dan berakhirlah era Orde Baru. Kepemimpinannya digantikan oleh wakil Soeharto, BJ Habibie
Mengawali karier dalam dunia militer, Soeharto meraih jabatan dan pangkat nyaris tanpa hambatan. Keterlibatannya dalam setiap kelompok militer seperti KNIL dan PETA membuat Soeharto makin matang, sehingga mudah saja menjalankan misi penumpasan pemberontakan Andi Azis di Sulawesi, serangan umum di Yogyakarta, aksi pembebasan Irian Barat dan sederet misi lainnya.
Dari aksi heroik pembebasan Irian Barat inilah Soeharto diangkat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) dengan pangkat Mayor Jenderal. Tak berpuas diri, Soeharto mulai campur tangan dalam pembubaran PKI dengan membentuk Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Pembersihan PKI ini diperkuat dengan surat kontroversial Supersemar yang menyebut pembersihan ini atas nama Presiden Soekarno.
Jenderal Soeharto ditetapkan sebagai Presiden pertama kali pada 12 Maret 1967 setelah pertanggungjawaban Presiden Soekarno ditolak MPRS. Selain sebagai presiden, dia juga merangkap jabatan sebagai Menteri Pertahanan/Keamanan. Dari sini dimulailah era Orde Baru. Selama 32 tahun Soeharto memimpin Indonesia dengan berbagai kebijakan yang dianggap otoriter.
Kendati banyak noda yang mengiringi masa pemerintahannya, Soeharto tetap bertahan. Sampai di tahun 1998, Soeharto limbung oleh gejolak politik dan ekonomi ditambah serangan dari rakyat dan berakhirlah era Orde Baru. Kepemimpinannya digantikan oleh wakil Soeharto, BJ Habibie
3.
BJ Habibie, pakar penerbangan jadi presiden RI tersingkat
Merdeka.com - Bacharuddin Jusuf Habibie atau dikenal sebagai BJ Habibie telah mencatatkan sejarahnya sebagai presiden ke-3 Indonesia dengan masa jabatan terpendek, yaitu selama 1,4 tahun. Lelaki asal Pare-Pare ini tak pernah menyangka akan kembali lagi ke Indonesia dan meninggalkan apa yang ditekuninya di Jerman.
Habibie muda memang sudah punya nama di Jerman sebelum akhirnya berkiprah di kancah politik Indonesia. Semula, Habibie yang lulusan ITB ini melanjutkan pendidikannya di Henisch Wesfalische Tehnische Hochscule, Jerman pada 1955. Hampir seperempat hidupnya dia habiskan di Jerman bersama sang istri Hasri Ainun Besari.
Pria yang punya kecerdasan luar biasa ini, tidak bisa hidup nyaman di Jerman. Habibie harus bekerja untuk membiayai biaya kuliah sekaligus biaya rumah tangganya. Kariernya dimulai saat dia bekerja di perusahaan desain dan konstruksi Pesawat Terbang Messerschmitt-Bolkow-Blohm atau MBB Hamburg. Punya kinerja yang bagus, dengan cepat Habibie menjabat sebagai penasihat senior bidang teknologi untuk Dewan Direktur MBB pada tahun 1978. Saat itu sejarah mencatat, Habibie merupakan orang Asia pertama yang mampu menduduki jabatan prestise ini.
Ide tentang teknologi di bidang Thermodinamika, Konstruksi dan Aerodinamik Habibie, makin memukau banyak orang di Jerman. Beberapa rumusan teorinya dikenal dalam dunia pesawatterbang seperti 'Habibie Factor', 'Habibie Theorm' dan 'Habibie Method'. Gaung ketenaran Habibie terdengar juga oleh Soeharto. Soeharto pun mengutus Ibnu Sutowo ke Jerman untuk menemui seraya membujuk Habibie pulang ke Indonesia, BJ Habibie langsung bersedia dan melepaskan jabatan dan posisi tinggi di Jerman.
Tak tanggung-tanggung dari tahun 1978 hingga 1997, Soeharto mengangkat dia menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi (Menristek) sekaligus merangkap sebagai Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Karier politiknya menanjak, di tahun 1998 dia pun didaulat sebagai tangan kanan Soeharto dengan menjabat sebagai wakilnya.
Pergolakan politik dan ekonomi di tahun 1998 tak bisa terbendung dan berimbas pada jatuhnya rezim Soeharto. Saat itu pengangkatan BJ Habibie sebagai presiden menimbulkan berbagai macam kontroversi bagi masyarakat Indonesia. Pihak yang pro menganggap pengangkatan Habibie sudah konstitusional. Hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 8 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa 'Bila Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya'. Sementara pihak yang kontra menganggap bahwa pengangkatan BJ Habibie dianggap tidak konstitusional. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 9 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa 'sebelum presiden memangku jabatan maka presiden harus mengucapkan sumpah atau janji di depan MPR atau DPR
Habibie muda memang sudah punya nama di Jerman sebelum akhirnya berkiprah di kancah politik Indonesia. Semula, Habibie yang lulusan ITB ini melanjutkan pendidikannya di Henisch Wesfalische Tehnische Hochscule, Jerman pada 1955. Hampir seperempat hidupnya dia habiskan di Jerman bersama sang istri Hasri Ainun Besari.
Pria yang punya kecerdasan luar biasa ini, tidak bisa hidup nyaman di Jerman. Habibie harus bekerja untuk membiayai biaya kuliah sekaligus biaya rumah tangganya. Kariernya dimulai saat dia bekerja di perusahaan desain dan konstruksi Pesawat Terbang Messerschmitt-Bolkow-Blohm atau MBB Hamburg. Punya kinerja yang bagus, dengan cepat Habibie menjabat sebagai penasihat senior bidang teknologi untuk Dewan Direktur MBB pada tahun 1978. Saat itu sejarah mencatat, Habibie merupakan orang Asia pertama yang mampu menduduki jabatan prestise ini.
Ide tentang teknologi di bidang Thermodinamika, Konstruksi dan Aerodinamik Habibie, makin memukau banyak orang di Jerman. Beberapa rumusan teorinya dikenal dalam dunia pesawatterbang seperti 'Habibie Factor', 'Habibie Theorm' dan 'Habibie Method'. Gaung ketenaran Habibie terdengar juga oleh Soeharto. Soeharto pun mengutus Ibnu Sutowo ke Jerman untuk menemui seraya membujuk Habibie pulang ke Indonesia, BJ Habibie langsung bersedia dan melepaskan jabatan dan posisi tinggi di Jerman.
Tak tanggung-tanggung dari tahun 1978 hingga 1997, Soeharto mengangkat dia menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi (Menristek) sekaligus merangkap sebagai Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Karier politiknya menanjak, di tahun 1998 dia pun didaulat sebagai tangan kanan Soeharto dengan menjabat sebagai wakilnya.
Pergolakan politik dan ekonomi di tahun 1998 tak bisa terbendung dan berimbas pada jatuhnya rezim Soeharto. Saat itu pengangkatan BJ Habibie sebagai presiden menimbulkan berbagai macam kontroversi bagi masyarakat Indonesia. Pihak yang pro menganggap pengangkatan Habibie sudah konstitusional. Hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 8 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa 'Bila Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya'. Sementara pihak yang kontra menganggap bahwa pengangkatan BJ Habibie dianggap tidak konstitusional. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 9 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa 'sebelum presiden memangku jabatan maka presiden harus mengucapkan sumpah atau janji di depan MPR atau DPR
4.
Gus Dur, presiden Indonesia dari kalangan pesantren
Merdeka.com - Abdurrahman Wahid adalah presiden keempat Indonesia yang satu-satunya mempunyai latar belakang pesantren. Menyandang nama besar ayahnya Wahid Hasyim, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur punya peranan mengubah wajah Nahdlatul Ulama saat itu.
Dengan memasukkan nilai Pancasila dalam pandangan NU, Gus Dur saat itu memikat pemerintah Soeharto. Di tahun 1987, dia kemudian menjadi anggota MPR mewakili Golkar. Meski begitu dia tetap bebas mengemukakan pendapatnya jika merasa perlu. Perselisihan dengan sang pemegang rezim makin sering hingga puncaknya Soeharto melarang Musyawarah Besar untuk merayakan ulang tahun NU ke-66 menyebabkan Gus Dur makin tidak menyukai Soeharto.
Kemudian untuk menekan pemerintahan Soeharto, Gus Dur bergabung dengan Megawati Soekarnoputri. Kekuatan menentang Soeharto makin kuat setelah anggota ICMI, Amien Rais turut bergabung dengan gerakan keduanya. Setelah berhasil menjatuhkan Soeharto, ketiganya mulai membentuk partai masing-masing. Gus Dur pun hadir dengan PKB untuk menyaingi Golkar pada Pemilihan Umum 1999.
Pada 7 Februari 1999, PKB secara resmi menyatakan Gus Dur sebagai kandidat presiden. Dukungan menjadi presiden datang juga dari Amien Rais. Kala itu dia justru berhadapan dengan Megawati.
Setelah MPR menolak pertanggungjawaban Habibie, pada 20 Oktober 1999, MPR kembali berkumpul dan mulai memilih presiden baru. Abdurrahman Wahid kemudian terpilih sebagai Presiden Indonesia ke-4 dengan 373 suara, sedangkan Megawati hanya 313 suara. Sadar pentingnya kedudukan Megawati, Gus Dur pun meminta Megawati ikut pemilihan wakil presiden yang akhirnya mengalahkan Hamzah Haz.
Gus Dur memimpin selama 3 tahun. Karena permasalahan Buloggate dan perselisihan dengan DPR, dia dimakzulkan dari kursi pemerintahan.
Dengan memasukkan nilai Pancasila dalam pandangan NU, Gus Dur saat itu memikat pemerintah Soeharto. Di tahun 1987, dia kemudian menjadi anggota MPR mewakili Golkar. Meski begitu dia tetap bebas mengemukakan pendapatnya jika merasa perlu. Perselisihan dengan sang pemegang rezim makin sering hingga puncaknya Soeharto melarang Musyawarah Besar untuk merayakan ulang tahun NU ke-66 menyebabkan Gus Dur makin tidak menyukai Soeharto.
Kemudian untuk menekan pemerintahan Soeharto, Gus Dur bergabung dengan Megawati Soekarnoputri. Kekuatan menentang Soeharto makin kuat setelah anggota ICMI, Amien Rais turut bergabung dengan gerakan keduanya. Setelah berhasil menjatuhkan Soeharto, ketiganya mulai membentuk partai masing-masing. Gus Dur pun hadir dengan PKB untuk menyaingi Golkar pada Pemilihan Umum 1999.
Pada 7 Februari 1999, PKB secara resmi menyatakan Gus Dur sebagai kandidat presiden. Dukungan menjadi presiden datang juga dari Amien Rais. Kala itu dia justru berhadapan dengan Megawati.
Setelah MPR menolak pertanggungjawaban Habibie, pada 20 Oktober 1999, MPR kembali berkumpul dan mulai memilih presiden baru. Abdurrahman Wahid kemudian terpilih sebagai Presiden Indonesia ke-4 dengan 373 suara, sedangkan Megawati hanya 313 suara. Sadar pentingnya kedudukan Megawati, Gus Dur pun meminta Megawati ikut pemilihan wakil presiden yang akhirnya mengalahkan Hamzah Haz.
Gus Dur memimpin selama 3 tahun. Karena permasalahan Buloggate dan perselisihan dengan DPR, dia dimakzulkan dari kursi pemerintahan.
5.
Megawati, presiden wanita pertama di Indonesia
Merdeka.com - Mempunyai latar belakang sebagai anak proklamator tidak serta merta memudahkan karier politik Megawati Soekarnoputri. Berkali-kali ibu dari Puan Maharani ini mengalami diskriminasi hak politik di era Soeharto.
Masuk dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI), potensi Megawati sudah menonjol. Dia terpilih sebagai wakil ketua PDI, cabang Jakarta Pusat, dan dengan cepat mampu menduduki jabatan DPR RI. Itu tak lepas dari sosok Megawati sebagai putri Proklamator Soekarno.
Tapi batu sandungan justru terjadi di internal partainya. Kendati telah didaulat sebagai ketua umum PDI melalui aklamasi, pemerintah Soeharto tak merestuinya. Mega pun didongkel dalam Kongres PDI di Medan pada tahun 1996, yang memilih Soerjadi sebagai ketua Umum PDI.
Pergolakan semakin memanas kala PDI pimpinan Soerjadi merebut paksa kantor PDI yang dikuasai Mega. Perebutan ini berbuntut kerusuhan yang menyebabkan banyak anggota partai yang tewas pada 27 Juli 1996 silam.
Mega tak tinggal diam diperlakukan demikian. Setahun kemudian dia mendirikan PDI Perjuangan. Kala itu namanya semakin berkibar, sebaliknya PDI pimpinan Sorjadi makin kelam. Sebagai bukti kesuksesannya membangun PDIP, pada Pemilu 1999 partai berlambang kepala banteng itu mendapat suara yang signifikan. Sayang, dalam sidang umum 1999 justru memutuskan Abdurrahman Wahid menjadi presiden.
Tapi kedukaan Mega kala itu tak berlangsung lama. Posisi Mega naik dari wakil presiden menjadi presiden setelah Abdurrahman Wahid berkonflik dengan DPR pada 2001. Dengan percaya diri yang makin bertambah, Mega kembali maju di Pemilu Presiden 2004 dengan pemilihan langsung namun dikalahkan mantan menterinya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Begitu pula pada tahun 2009.
Masuk dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI), potensi Megawati sudah menonjol. Dia terpilih sebagai wakil ketua PDI, cabang Jakarta Pusat, dan dengan cepat mampu menduduki jabatan DPR RI. Itu tak lepas dari sosok Megawati sebagai putri Proklamator Soekarno.
Tapi batu sandungan justru terjadi di internal partainya. Kendati telah didaulat sebagai ketua umum PDI melalui aklamasi, pemerintah Soeharto tak merestuinya. Mega pun didongkel dalam Kongres PDI di Medan pada tahun 1996, yang memilih Soerjadi sebagai ketua Umum PDI.
Pergolakan semakin memanas kala PDI pimpinan Soerjadi merebut paksa kantor PDI yang dikuasai Mega. Perebutan ini berbuntut kerusuhan yang menyebabkan banyak anggota partai yang tewas pada 27 Juli 1996 silam.
Mega tak tinggal diam diperlakukan demikian. Setahun kemudian dia mendirikan PDI Perjuangan. Kala itu namanya semakin berkibar, sebaliknya PDI pimpinan Sorjadi makin kelam. Sebagai bukti kesuksesannya membangun PDIP, pada Pemilu 1999 partai berlambang kepala banteng itu mendapat suara yang signifikan. Sayang, dalam sidang umum 1999 justru memutuskan Abdurrahman Wahid menjadi presiden.
Tapi kedukaan Mega kala itu tak berlangsung lama. Posisi Mega naik dari wakil presiden menjadi presiden setelah Abdurrahman Wahid berkonflik dengan DPR pada 2001. Dengan percaya diri yang makin bertambah, Mega kembali maju di Pemilu Presiden 2004 dengan pemilihan langsung namun dikalahkan mantan menterinya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Begitu pula pada tahun 2009.
6.
Dari militer, SBY melesat jabat presiden 2 periode
Merdeka.com - Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY tercatat sebagai presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat pada Pemilu 2004. Dalam sejarahnya, SBY tidak langsung menduduki kursi kepresidenan secara instan.
Sosok SBY mulai mendapat perhatian saat tampil sebagai juru bicara Fraksi ABRI menjelang Sidang Umum MPR 1998 yang dilaksanakan pada 9 Maret 1998. Dari sini pria lulusan terbaik Akabri 1973 ini memperlihatkan kemampuan berpolitiknya. Pada 29 Oktober 1999, dia diangkat sebagai menteri pertambangan dan energi pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.
SBY kemudian digeser oleh Gus Dur menjadi Menteri Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan (Menko Polsoskam). Dalam posisi ini SBY mendapat tantangan berat karena terjadinya pergolakan politik antara pimpinannya Gus Dur dengan DPR. Tak mampu bertahan SBY akhirnya dipaksa mundur padahal dia belum genap satu tahun menjabat.
Beralih ke era Presiden Megawati, ayah dari Edhie Baskoro ini ternyata dipercayakan menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) dalam kabinet Gotong Royong. Tak berapa lama terjadi perselisihan antara dia dengan Mega hingga menyebabkan dirinya kembali mengundurkan diri.
Kendati begitu, karier politiknya justru makin gemilang dengan berdirinya Partai Demokrat pada tahun 2002. Partai Demokrat makin populer di bawah pimpinannya hingga SBY bisa mencalonkan diri sebagai presiden bersama Jusuf Kalla tahun 2004.
Di tahun 2004, lewat pemilihan langsung dirinya melenggang ke Istana dan menumbangkan saingannya sekaligus mantan pemimpinnya Megawati. Berbagai prestasi dan kontroversi mengiringi langkah dan kebijakan pemerintahan SBY. Kendati begitu rakyat masih mempercayainya menjabat kembali sebagai presiden keenam Republik Indonesia bersama Boediono.
Tahun ini adalah tahun terakhir dia di Istana. Kursi kepemimpinannya akan segera diserahkan kepada presiden selanjutnya.
Sosok SBY mulai mendapat perhatian saat tampil sebagai juru bicara Fraksi ABRI menjelang Sidang Umum MPR 1998 yang dilaksanakan pada 9 Maret 1998. Dari sini pria lulusan terbaik Akabri 1973 ini memperlihatkan kemampuan berpolitiknya. Pada 29 Oktober 1999, dia diangkat sebagai menteri pertambangan dan energi pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.
SBY kemudian digeser oleh Gus Dur menjadi Menteri Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan (Menko Polsoskam). Dalam posisi ini SBY mendapat tantangan berat karena terjadinya pergolakan politik antara pimpinannya Gus Dur dengan DPR. Tak mampu bertahan SBY akhirnya dipaksa mundur padahal dia belum genap satu tahun menjabat.
Beralih ke era Presiden Megawati, ayah dari Edhie Baskoro ini ternyata dipercayakan menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) dalam kabinet Gotong Royong. Tak berapa lama terjadi perselisihan antara dia dengan Mega hingga menyebabkan dirinya kembali mengundurkan diri.
Kendati begitu, karier politiknya justru makin gemilang dengan berdirinya Partai Demokrat pada tahun 2002. Partai Demokrat makin populer di bawah pimpinannya hingga SBY bisa mencalonkan diri sebagai presiden bersama Jusuf Kalla tahun 2004.
Di tahun 2004, lewat pemilihan langsung dirinya melenggang ke Istana dan menumbangkan saingannya sekaligus mantan pemimpinnya Megawati. Berbagai prestasi dan kontroversi mengiringi langkah dan kebijakan pemerintahan SBY. Kendati begitu rakyat masih mempercayainya menjabat kembali sebagai presiden keenam Republik Indonesia bersama Boediono.
Tahun ini adalah tahun terakhir dia di Istana. Kursi kepemimpinannya akan segera diserahkan kepada presiden selanjutnya.
.png)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar