H. Tatang Istiawan
TERKAIT:
Pak Jokowi Yth,
Apakah Anda masih ingat pidato pengunduran diri Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, tahun lalu. Anas mengatakan, Partai Demokrat yang didirikan SBY, akan diuji oleh sejarah. Apakah Demokrat menjadi partai bersih atau korup? Atau partai cerdas atau tidak cerdas.
Pidato Anas unik. Pidato dari seorang Ketua Umum parpol penguasa itu disampaikan di depan publik, bukan internal di parpol. Pidato semacam ini berdimensi luas. Pertama, bisa dijadikan autokritik dan kedua bisa mengingatkan publik agar berhati-hati memilih presiden atau pimpinan partai. Atau ketiga, mungkinkan partai politik ke depan sebagai sarana untuk melakukan korupsi dengan cerdas atau tidak.
saya berharap Anda yang sekarang sudah berstatus presiden terpilih, perlu memperhitungkan jangan sampai pemerintahan Anda dijadikan sarana korupsi dengan cerdas.
Makna dari korupsi cerdas adalah bagaimana tim Anda kelak, baik menteri atau pejabat yang Anda ajak mengelola negara ini melakukan korupsi dengan rapi, teliti dan jeli, agar aman dari jeratan penegak hukum. Mengingat tim Anda bisa menjalankan pemerintahan dengan cerdas. Makna cerdas sendiri adalah smart. Orang yang smart tidak harus tiap hari bekerja keras. Orang cerdas suka mendengar saran dan pandangan orang lain. Termasuk pandangan Anas, bagaimana tim Anda bisa tidak korupsi mengikuti jejak pemerintahan SBY.
Saya berharap Anda bersama tim selama lima tahun ke depan tidak memanfaatkan fasilitas dan keuangan negara untuk kepentingan diri sendiri atau golongannya.
Pak Jokowi Yth,
Meski, sekarang ini, Anda tidak sedang menjabat Ketua Umum partai politik, bukan tidak mungkin, one-day, atau tahun depan menggantikan jabatan Ketua Umum PDIP yang sejak tahun 1998 dijabat oleh Megawati. Peluang ini buat Anda cukup besar, sebab saat ini gerakan untuk menjatuhkan integritas Megawati, mulai ditiupkan. Manuver yang paling santer adalah gerakan Rachmawati, adik kandung Megawati. Putri Bung Karno yang sekarang menjadi pengurus di NasDem, selain membela koalisi Merah Putihnya Prabowo-Hatta Rajasa, juga menyerang Megawati dengan galak. Rachmawati membentuk opini bahwa Megawati terlibat Mega Skandal BLBI yang merugikan negara Rp 600 triliun.
Rachmawati mendesak KPK untuk memanggil dan memeriksa, bahkan menahan Megawati. Perseteruan kakak-adik dari keluarga Bung Karno (BK) ini menurut saya bisa rivalitas sesama putri BK, bisa pula Rachmawati dipengaruhi elite partai yang tidak rela Megawati bisa menjadikan Anda, Presiden RI ke-7. Sebagian elite menuding, Anda adalah boneka Megawati. Apalagi dalam suatu pidato menjelang kampanye Pilpres, Megawati menyebut Anda adalah petugas partai. Sebutan ini membuat sejumlah elite terperangah.
Nah, terkait jabatan strategis di partai, saya mengingatkan Anda kini sedang terjadi pergulatan nasib Ketua umum dari beberapa partai politik pasca Pilpres 2014. Saya tidak pafam, apakah nasib beberapa Ketua Umum parpol yang sekarang akan bernasib sama seperti Anas. Walahualam. Fakta politik mencatat bahwa Anas dijungkalkannya oleh konco-konconya sebelum ambisinya menjadi presiden, penerus SBY terwujud. Saat ini, sedikitnya ada dua Ketua Umum parpol yang dipersoalkan oleh internalnya. Pertama, eksistensi Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar. Sejumlah kadernya mendorong Wakil Ketua Umum Agung Laksono, bisa menggeser Ical dengan menyelenggarakan Munas bulan Oktober 2014. Opsi yang bakal dilakukan Agung seolah-olah berjuang menjalankan AD/ART Partai Golkar. Manuver Agung tidak mudah, sebab Ical ngotot, Munas Partai Golkar tetap tahun 2015. Kemudian PPP, yang Ketua Umumnya dijadikan tersangka korupsi oleh KPK, didesak segera mengadakan Muktamar untuk menggantikan posisi. Suryadharma Ali yang kini sudah menjadi tersangka kasus korupsi.
Pak Jokowi Yth,
Saya mencatat terungkapnya elite-elite partai penguasa seperti Andi Malaranggeng, Angelina Sondakh dan Anas Urbaningrum, terlibat kasus korupsi, tak bisa dilepaskan dari berondongan tudingan yang dilontarkan M Nazaruddin, mantan Bendahara Partai Demokrat. Peristiwa ini telah menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia berkembang ke arah demokrasi kriminal. Artinya, dari modus operandi, kerugian keuangan negara dan proyek yang digerus elite Partai Demokrat menunjukkan fakta seperti kriminalisasi praktik demokrasi. Praktik demokrasi kriminal yang dilakukan oleh Nazaruddin dkk ini bisa saya kualifikasikan sebagai gejala perilaku korup dari elite partai penguasa. Pasca mereka, menyusul elite Partai Demokrat lain seperti Sutan Bhatoegana. Ada semacam praktik "sandera-menyandera melalui suap", "persekot suap" "pengaturan proyek APBN. Di dalam lingkaran itu tertangkap mantan wakil Menteri SDM Rudi. Kemudian beberapa Gubernur. Selain Ketua MK, Akil Mochtar. Praktik seperti ini bisa menunjukkan bahwa demokrasi kriminal sudah demikian buruk sehingga merusak sendi-sendi kebangsaan.
Bagaimana asal-usul demokrasi kriminal. Apakah benar, yang menciptakannya adalah segelintir elite-elite Partai Demokrat Nazaruddin cs. Walahualam. tetapi kebenarannya menjadi catatan sejarah. Bagi Anda yang akan memimpin negeri ini, seperti SBY, semula tidak memiliki anak emas atau anak angkat. Nazaruddin cs misalnya, adalah elite yang semula bukan berada di ring satu, bahkan dua SBY. Nazaruddin adalah pengusaha tak terkenal sebagai politikus. Hanya karena kelihaiannya melakukan lobi-lobi politik, ia bisa menjadi pelaku kriminal bertopeng demokrasi. Lalu akankah demokrasi kriminal akan "menyerang" Anda, seperti. Nazaruddin cs, mendekati kekuasaan SBY. Maka itu, saya ingin membuka wawasan Anda mengenai makna demokrasi kriminal.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya; pemerintahan rakyat.
Sementara, kriminal adalah hal yang berkaitan dengan kejahatan (pelanggaran hukum) yang dapat dihukum menurut undang-undang.
Dengan demikian, sesungguhnya, demokrasi kriminal bukan hal baru di kalangan masyarakat kita.
Dalam istilah politik mungkin ini sesuatu yang tidak asing. Istilah ini pahit untuk siapa saja. Termasuk untuk SBY, bangsa ini dan mungkin juga Anda sebagai presiden terpilih, yang bila tidak ada halangan akan dilantik pada tanggal, 22 Oktober. 2014. Lalu apa sebenarnya demokrasi kriminal itu. Dalam bahasa politik praktis, demokrasi kriminal adalah proses demokrasi yang didorong dari dan oleh kekuatan uang semata. Demokrasi kriminal jauh dari idealisme membangun bangsa.
Pak Jokowi Yth,
Lalu bagaimana identifikasi kelahiran demokrasi criminal. Apakah pelaku kejahatannya orang biasa atau politikus yang suka gembar-gembor tentang demokrasi?. Berdasarkan fakta hukum, demokrasi criminal ditandai dengan peningkatan jumlah pelaku korupsi yang terdiri elite-elite politik. Demokrasi criminal berkembang dengan bergabungnya elite politik yang pragmatis dengan pelaku oligarki. Gabungan dari mereka adalah pelaku demokrasi criminal. Mereka melakukan kejahatan, tetapi tidak merasakan mereka itu koruptor. Mereka hidup mewah tidak merasa biaya kehidupannya sebenarnya bukan haknya. Tetapi hasil rampasan fasilitas selama menjadi pelaku politik dengan berdalih sok demokrasi.
Pelaku demokrasi kriminal adalah sepi idealism. Pelaku demokrasi criminal umumnya tidak memiliki ideology partai. Artinya ideologi partai hanya dipakai untuk yel-yel saat pemilu semata, tetapi yang dijalankan adalah pragmatism dan hedonism. Gaya hidupnya sudah menyerupai ‘’sosialita’’ dari elite politik. Ciri kuat ‘’sosialita elite politik’’ adalah elite partai politik (Berkantor di DPR-RI Senayan, makan siang di Hotel Mulia Senayan) adalah mereka yang suka bermobil mewah bermerek Hummer, Mercedes Benz, Lexus dan Velfire, Alphard dan Bentley serta Bentley GT Sport.
Baju, sepatu, sabuk, tas dan dompet para sosialita dari elite politik di Senayan, banyak yang menggunakan asesori brended seperti Dior, Louis Vuitton, Hermès, Gucci, Chanel, Reed Krakoff ,Coach, Celine, Ermenegildo Zegna, Fendi, Hugo Boss, Bally, Givenchy, Bvlgari, Lanvin dan Aigner. Tidak sedikit yang menggunakan dasi mahal merek terkenal Giogio Armani. Sedangkan parfum yang dipakainya tak kalah mahal seperti merek Chistian dior. Bahkan jas mahal juga menjadi incarannya yaitu jas bermerek Hugo Boss dan Gianni Vrersace yang harga termurah Rp 8 juta.
Ada seorang pejabat bank swasta yang mengatakan bahwa diantara elite politik itu rata-rata punya tabungan dan deposito miliaran yang disamarkan atas nama keluarga , teman dan lain lain. Bahkan tidak sedikit yang menjadi nasabah priority bank Asing. Semuanya untuk menyamarkan uang haram. Oleh karena itu, jangan kaget pelaku demokrasi criminal menjadi member spa exclusive , Hotel berkelas diamond, keanggotaan first class maskapai penerbangan asing dam member golf firs class. Benarkah wakil rakyat yang hedonis yang bergaya hidup bak ‘’sosialita’’ itu bagian dari demokrasi kriminal. Walahualam. (bersambung, tatangistiawan@gmail.com)
Apakah Anda masih ingat pidato pengunduran diri Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, tahun lalu. Anas mengatakan, Partai Demokrat yang didirikan SBY, akan diuji oleh sejarah. Apakah Demokrat menjadi partai bersih atau korup? Atau partai cerdas atau tidak cerdas.
Pidato Anas unik. Pidato dari seorang Ketua Umum parpol penguasa itu disampaikan di depan publik, bukan internal di parpol. Pidato semacam ini berdimensi luas. Pertama, bisa dijadikan autokritik dan kedua bisa mengingatkan publik agar berhati-hati memilih presiden atau pimpinan partai. Atau ketiga, mungkinkan partai politik ke depan sebagai sarana untuk melakukan korupsi dengan cerdas atau tidak.
saya berharap Anda yang sekarang sudah berstatus presiden terpilih, perlu memperhitungkan jangan sampai pemerintahan Anda dijadikan sarana korupsi dengan cerdas.
Makna dari korupsi cerdas adalah bagaimana tim Anda kelak, baik menteri atau pejabat yang Anda ajak mengelola negara ini melakukan korupsi dengan rapi, teliti dan jeli, agar aman dari jeratan penegak hukum. Mengingat tim Anda bisa menjalankan pemerintahan dengan cerdas. Makna cerdas sendiri adalah smart. Orang yang smart tidak harus tiap hari bekerja keras. Orang cerdas suka mendengar saran dan pandangan orang lain. Termasuk pandangan Anas, bagaimana tim Anda bisa tidak korupsi mengikuti jejak pemerintahan SBY.
Saya berharap Anda bersama tim selama lima tahun ke depan tidak memanfaatkan fasilitas dan keuangan negara untuk kepentingan diri sendiri atau golongannya.
Pak Jokowi Yth,
Meski, sekarang ini, Anda tidak sedang menjabat Ketua Umum partai politik, bukan tidak mungkin, one-day, atau tahun depan menggantikan jabatan Ketua Umum PDIP yang sejak tahun 1998 dijabat oleh Megawati. Peluang ini buat Anda cukup besar, sebab saat ini gerakan untuk menjatuhkan integritas Megawati, mulai ditiupkan. Manuver yang paling santer adalah gerakan Rachmawati, adik kandung Megawati. Putri Bung Karno yang sekarang menjadi pengurus di NasDem, selain membela koalisi Merah Putihnya Prabowo-Hatta Rajasa, juga menyerang Megawati dengan galak. Rachmawati membentuk opini bahwa Megawati terlibat Mega Skandal BLBI yang merugikan negara Rp 600 triliun.
Rachmawati mendesak KPK untuk memanggil dan memeriksa, bahkan menahan Megawati. Perseteruan kakak-adik dari keluarga Bung Karno (BK) ini menurut saya bisa rivalitas sesama putri BK, bisa pula Rachmawati dipengaruhi elite partai yang tidak rela Megawati bisa menjadikan Anda, Presiden RI ke-7. Sebagian elite menuding, Anda adalah boneka Megawati. Apalagi dalam suatu pidato menjelang kampanye Pilpres, Megawati menyebut Anda adalah petugas partai. Sebutan ini membuat sejumlah elite terperangah.
Nah, terkait jabatan strategis di partai, saya mengingatkan Anda kini sedang terjadi pergulatan nasib Ketua umum dari beberapa partai politik pasca Pilpres 2014. Saya tidak pafam, apakah nasib beberapa Ketua Umum parpol yang sekarang akan bernasib sama seperti Anas. Walahualam. Fakta politik mencatat bahwa Anas dijungkalkannya oleh konco-konconya sebelum ambisinya menjadi presiden, penerus SBY terwujud. Saat ini, sedikitnya ada dua Ketua Umum parpol yang dipersoalkan oleh internalnya. Pertama, eksistensi Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar. Sejumlah kadernya mendorong Wakil Ketua Umum Agung Laksono, bisa menggeser Ical dengan menyelenggarakan Munas bulan Oktober 2014. Opsi yang bakal dilakukan Agung seolah-olah berjuang menjalankan AD/ART Partai Golkar. Manuver Agung tidak mudah, sebab Ical ngotot, Munas Partai Golkar tetap tahun 2015. Kemudian PPP, yang Ketua Umumnya dijadikan tersangka korupsi oleh KPK, didesak segera mengadakan Muktamar untuk menggantikan posisi. Suryadharma Ali yang kini sudah menjadi tersangka kasus korupsi.
Pak Jokowi Yth,
Saya mencatat terungkapnya elite-elite partai penguasa seperti Andi Malaranggeng, Angelina Sondakh dan Anas Urbaningrum, terlibat kasus korupsi, tak bisa dilepaskan dari berondongan tudingan yang dilontarkan M Nazaruddin, mantan Bendahara Partai Demokrat. Peristiwa ini telah menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia berkembang ke arah demokrasi kriminal. Artinya, dari modus operandi, kerugian keuangan negara dan proyek yang digerus elite Partai Demokrat menunjukkan fakta seperti kriminalisasi praktik demokrasi. Praktik demokrasi kriminal yang dilakukan oleh Nazaruddin dkk ini bisa saya kualifikasikan sebagai gejala perilaku korup dari elite partai penguasa. Pasca mereka, menyusul elite Partai Demokrat lain seperti Sutan Bhatoegana. Ada semacam praktik "sandera-menyandera melalui suap", "persekot suap" "pengaturan proyek APBN. Di dalam lingkaran itu tertangkap mantan wakil Menteri SDM Rudi. Kemudian beberapa Gubernur. Selain Ketua MK, Akil Mochtar. Praktik seperti ini bisa menunjukkan bahwa demokrasi kriminal sudah demikian buruk sehingga merusak sendi-sendi kebangsaan.
Bagaimana asal-usul demokrasi kriminal. Apakah benar, yang menciptakannya adalah segelintir elite-elite Partai Demokrat Nazaruddin cs. Walahualam. tetapi kebenarannya menjadi catatan sejarah. Bagi Anda yang akan memimpin negeri ini, seperti SBY, semula tidak memiliki anak emas atau anak angkat. Nazaruddin cs misalnya, adalah elite yang semula bukan berada di ring satu, bahkan dua SBY. Nazaruddin adalah pengusaha tak terkenal sebagai politikus. Hanya karena kelihaiannya melakukan lobi-lobi politik, ia bisa menjadi pelaku kriminal bertopeng demokrasi. Lalu akankah demokrasi kriminal akan "menyerang" Anda, seperti. Nazaruddin cs, mendekati kekuasaan SBY. Maka itu, saya ingin membuka wawasan Anda mengenai makna demokrasi kriminal.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya; pemerintahan rakyat.
Sementara, kriminal adalah hal yang berkaitan dengan kejahatan (pelanggaran hukum) yang dapat dihukum menurut undang-undang.
Dengan demikian, sesungguhnya, demokrasi kriminal bukan hal baru di kalangan masyarakat kita.
Dalam istilah politik mungkin ini sesuatu yang tidak asing. Istilah ini pahit untuk siapa saja. Termasuk untuk SBY, bangsa ini dan mungkin juga Anda sebagai presiden terpilih, yang bila tidak ada halangan akan dilantik pada tanggal, 22 Oktober. 2014. Lalu apa sebenarnya demokrasi kriminal itu. Dalam bahasa politik praktis, demokrasi kriminal adalah proses demokrasi yang didorong dari dan oleh kekuatan uang semata. Demokrasi kriminal jauh dari idealisme membangun bangsa.
Pak Jokowi Yth,
Lalu bagaimana identifikasi kelahiran demokrasi criminal. Apakah pelaku kejahatannya orang biasa atau politikus yang suka gembar-gembor tentang demokrasi?. Berdasarkan fakta hukum, demokrasi criminal ditandai dengan peningkatan jumlah pelaku korupsi yang terdiri elite-elite politik. Demokrasi criminal berkembang dengan bergabungnya elite politik yang pragmatis dengan pelaku oligarki. Gabungan dari mereka adalah pelaku demokrasi criminal. Mereka melakukan kejahatan, tetapi tidak merasakan mereka itu koruptor. Mereka hidup mewah tidak merasa biaya kehidupannya sebenarnya bukan haknya. Tetapi hasil rampasan fasilitas selama menjadi pelaku politik dengan berdalih sok demokrasi.
Pelaku demokrasi kriminal adalah sepi idealism. Pelaku demokrasi criminal umumnya tidak memiliki ideology partai. Artinya ideologi partai hanya dipakai untuk yel-yel saat pemilu semata, tetapi yang dijalankan adalah pragmatism dan hedonism. Gaya hidupnya sudah menyerupai ‘’sosialita’’ dari elite politik. Ciri kuat ‘’sosialita elite politik’’ adalah elite partai politik (Berkantor di DPR-RI Senayan, makan siang di Hotel Mulia Senayan) adalah mereka yang suka bermobil mewah bermerek Hummer, Mercedes Benz, Lexus dan Velfire, Alphard dan Bentley serta Bentley GT Sport.
Baju, sepatu, sabuk, tas dan dompet para sosialita dari elite politik di Senayan, banyak yang menggunakan asesori brended seperti Dior, Louis Vuitton, Hermès, Gucci, Chanel, Reed Krakoff ,Coach, Celine, Ermenegildo Zegna, Fendi, Hugo Boss, Bally, Givenchy, Bvlgari, Lanvin dan Aigner. Tidak sedikit yang menggunakan dasi mahal merek terkenal Giogio Armani. Sedangkan parfum yang dipakainya tak kalah mahal seperti merek Chistian dior. Bahkan jas mahal juga menjadi incarannya yaitu jas bermerek Hugo Boss dan Gianni Vrersace yang harga termurah Rp 8 juta.
Ada seorang pejabat bank swasta yang mengatakan bahwa diantara elite politik itu rata-rata punya tabungan dan deposito miliaran yang disamarkan atas nama keluarga , teman dan lain lain. Bahkan tidak sedikit yang menjadi nasabah priority bank Asing. Semuanya untuk menyamarkan uang haram. Oleh karena itu, jangan kaget pelaku demokrasi criminal menjadi member spa exclusive , Hotel berkelas diamond, keanggotaan first class maskapai penerbangan asing dam member golf firs class. Benarkah wakil rakyat yang hedonis yang bergaya hidup bak ‘’sosialita’’ itu bagian dari demokrasi kriminal. Walahualam. (bersambung, tatangistiawan@gmail.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar