Sebut Pelacur Pahlawan, Bupati Kendal Tuai Kecaman
Para aktivis Islam, di antaranya dari Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Forum Silaturrahim Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) Yogyakarta mengecam pernyataan konyol sang bupati.
”Itu sikap yang sangat konyol dan sangat tidak pantas disampaikan oleh seorang pejabat pemerintah,” kata Jamhari, ketua Forum Silahturahim Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) Yogyakarta, seperti dikutip Republika Online, Rabu (29/1).
Jamhari mengatakan, dalih semacam itu menunjukkan cara berpikir pejabat pemerintah yang hanya ingin memudahkan persoalan saja. Ia mengatakan, berdasarkan undang-undang secara tegas disampaikan bahwa lapangan pekerjaan bagi setiap warga itu menjadi tanggungjawab dari pemerintah.
”Ketika orang miskin, orang yang tidak memiliki pekerjaan begitu banyak maka sudah seharusnya tugas pemerintah untuk membuka dan menciptakan lapangan pekerjaan,” katanya.
Ia sangat menyesalkan adanya cara berpikir bupati yang hendak melegalkan praktik prostitusi. Seperti halnya kampanye kondom, pria yang berstatus sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ini mengatakan, cara semacam itu hanya akan menambah persoalan baru saja di tengah masyarakat.
”Kalau pelacuran itu dilegalkan mungkin saja bisa memberikan makan oleh sebagian kecil orang atau keluarganya. Tapi masalah baru justru akan muncul dan itu berkaitan dengan moral. Kalau moral sudah dirusak bagaimana bangsa ini mau maju dan menjadi lebih baik?” tegasnya. (RoL)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar