RABU, 09 JULI 2014 | 08:05 WIB
Puluhan artis dan seniman nasional yang tergabung dalam Suara Masyarakat Untuk Pilpres Jujur akan menyerahkan petisi Lawan Pilpres Curang, di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Selasa 8 Juli 2014. Petisi dari para artis, musisi dan seniman nasional tersebut berisikan surat terbuka yang diberikan kepada KPU, Bawaslu dan Presiden RI untuk menyelenggarakan pemilihan presiden secara jujur, adil, tanpa intimidasi dan kecurangan. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Dalam hitungan jam, Indonesia--sebagai salah satu negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia--akan menggelar pesta demokrasi lima tahunan. Tak hanya di dalam negeri, pemilihan presiden 2014 ini juga menjadi sorotan di mata dunia.
Pemberitaan tentang pilpres 9 Juli 2014 yang tak luput dari perhatian sejumlah media asing menunjukkan pentingnya pilpres Indonesia. Berikut ini lima alasan kenapa pilpres Indonesia penting bagi dunia internasional, seperti dikutip dari The Guardian, Senin, 7 Juli 2014.
1. Mega demokrasi
Indonesia disebut sebagai negara demokrasi terbesar di dunia, setelah India dan Amerika, dengan 187 juta pemilih, termasuk 67 juta pemilih muda. Hal penting lainnya adalah pilpres kali ini merupakan perpindahan kekuasaan yang pertama kalinya dari satu presiden terpilih secara demokratis ke presiden berikutnya. (Baca: Pemilu Presiden, TNI Siaga 1)
2. Ekonomi yang sehat
Perekonomian Indonesia semakin penting di mata internasional. Setelah sempat lumpuh akibat krisis ekonomi pada tahun 1998, kini perekonomian Indonesia menjelma menjadi kekuatan ekonomi terbesar di Asia tenggara. Tak hanya itu, setelah menjadi anggota kelompok G 20, Indonesia dianggap sebagai negara dengan performa ekonomi terbaik di dunia bersama kekuatan ekonomi baru lainnya, seperti Maroko, Turki, dan Nigeria.
Dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat ini, diprediksi pada tahun 2030 Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi terkuat ketujuh di dunia. Meski demikian, sekitar 32 juta rakyat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Potensi ekonomi yang baik ini terganjal dengan tingginya korupsi dan buruknya infrastruktur. (Baca: Google Ikut Rayakan Pilpres Indonesia)
3. Masyarakat yang dinamis
Berbeda dengan negara Asia Tenggara lainnya–kudeta milter yang mengganggu stabilitas politik Thailand dan aturan satu partai di Malaysia dan Singapura, transisi demokrasi Indonesia telah dipuji kesuksesannya. Sejak berakhirnya 32 tahun kekuasaan Soeharto, Indonesia telah berubah dari pemerintahan terpusat menjadi demokrasi di segala bidang.
Memang, tak dapat dipungkiri, jual-beli suara dan politik uang masih mewarnai pemilu di Indonesia. Namun, secara keseluruhan, pemilu Indonesia telah dianggap berhasil dengan prinsip bebas dan adilnya. Kondisi yang juga didorong oleh kebebasan pers ini membuat masyarakat Indonesia tumbuh menjadi masyarakat sipil paling dinamis se-Asia Tenggara.
4. Islam moderat
Jumlah pemeluk Islam di Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan seluruh kawasan Timur Tengah yang masih dianggap sebagai pusat Islam. Dengan 90 persen dari 240 juta penduduknya merupakan pemeluk Islam, Indonesia menjadi contoh bahwa Islam dan demokrasi bisa hidup berdampingan.
Konstitusi Indonesia telah menjamin adanya kebebasan beragama. Meski demikian, sejumlah kasus intoleransi agama masih saja muncul, seperti yang dilakukan kepada umat Kristen, muslim Syiah, dan Ahmadiah. Namun, bersama pemerintah, umat muslim Indonesia yang sebagian besar beraliran moderat ini terus berusaha menekan tumbuhnya ekstremisme Islam yang muncul sejak peristiwa Bom Bali 2002. (Baca: Tim Jokowi dan Prabowo Yakin Pilpres Aman)
5. Kesatuan nasional
Meski terdiri lebih dari 17 ribu pulau dengan ratusan etnis dan bahasa, sejak 1945 lalu bangsa ini telah terikat menjadi satu negara, Indonesia. Dari sinilah Indonesia selalu menjadi contoh global tentang keuntungan dari sebuah kebersamaan dan kesatuan. Dan, dibutuhkan pemimpin yang mampu mempersatukan negeri yang paling beragam ini untuk bisa memainkan peranan yang lebih besar di panggung global. Kedua calon presiden, Prabowo Subianto dan Joko Widodo, sama-sama mengklaim sebagai seorang nasionalis yang mampu mewujudkan hal itu. Namun, siapa pun yang akan memenangi pilpres ini, dunia harus bersiap untuk menghadapi Indonesia yang berbeda setelah 9 Juli 2014. (Baca: Begini Pesan KPK Soal Pilpres)
ANINGTIAS JATMIKA | THE GUARDIAN
Pemberitaan tentang pilpres 9 Juli 2014 yang tak luput dari perhatian sejumlah media asing menunjukkan pentingnya pilpres Indonesia. Berikut ini lima alasan kenapa pilpres Indonesia penting bagi dunia internasional, seperti dikutip dari The Guardian, Senin, 7 Juli 2014.
1. Mega demokrasi
Indonesia disebut sebagai negara demokrasi terbesar di dunia, setelah India dan Amerika, dengan 187 juta pemilih, termasuk 67 juta pemilih muda. Hal penting lainnya adalah pilpres kali ini merupakan perpindahan kekuasaan yang pertama kalinya dari satu presiden terpilih secara demokratis ke presiden berikutnya. (Baca: Pemilu Presiden, TNI Siaga 1)
2. Ekonomi yang sehat
Perekonomian Indonesia semakin penting di mata internasional. Setelah sempat lumpuh akibat krisis ekonomi pada tahun 1998, kini perekonomian Indonesia menjelma menjadi kekuatan ekonomi terbesar di Asia tenggara. Tak hanya itu, setelah menjadi anggota kelompok G 20, Indonesia dianggap sebagai negara dengan performa ekonomi terbaik di dunia bersama kekuatan ekonomi baru lainnya, seperti Maroko, Turki, dan Nigeria.
Dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat ini, diprediksi pada tahun 2030 Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi terkuat ketujuh di dunia. Meski demikian, sekitar 32 juta rakyat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Potensi ekonomi yang baik ini terganjal dengan tingginya korupsi dan buruknya infrastruktur. (Baca: Google Ikut Rayakan Pilpres Indonesia)
3. Masyarakat yang dinamis
Berbeda dengan negara Asia Tenggara lainnya–kudeta milter yang mengganggu stabilitas politik Thailand dan aturan satu partai di Malaysia dan Singapura, transisi demokrasi Indonesia telah dipuji kesuksesannya. Sejak berakhirnya 32 tahun kekuasaan Soeharto, Indonesia telah berubah dari pemerintahan terpusat menjadi demokrasi di segala bidang.
Memang, tak dapat dipungkiri, jual-beli suara dan politik uang masih mewarnai pemilu di Indonesia. Namun, secara keseluruhan, pemilu Indonesia telah dianggap berhasil dengan prinsip bebas dan adilnya. Kondisi yang juga didorong oleh kebebasan pers ini membuat masyarakat Indonesia tumbuh menjadi masyarakat sipil paling dinamis se-Asia Tenggara.
4. Islam moderat
Jumlah pemeluk Islam di Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan seluruh kawasan Timur Tengah yang masih dianggap sebagai pusat Islam. Dengan 90 persen dari 240 juta penduduknya merupakan pemeluk Islam, Indonesia menjadi contoh bahwa Islam dan demokrasi bisa hidup berdampingan.
Konstitusi Indonesia telah menjamin adanya kebebasan beragama. Meski demikian, sejumlah kasus intoleransi agama masih saja muncul, seperti yang dilakukan kepada umat Kristen, muslim Syiah, dan Ahmadiah. Namun, bersama pemerintah, umat muslim Indonesia yang sebagian besar beraliran moderat ini terus berusaha menekan tumbuhnya ekstremisme Islam yang muncul sejak peristiwa Bom Bali 2002. (Baca: Tim Jokowi dan Prabowo Yakin Pilpres Aman)
5. Kesatuan nasional
Meski terdiri lebih dari 17 ribu pulau dengan ratusan etnis dan bahasa, sejak 1945 lalu bangsa ini telah terikat menjadi satu negara, Indonesia. Dari sinilah Indonesia selalu menjadi contoh global tentang keuntungan dari sebuah kebersamaan dan kesatuan. Dan, dibutuhkan pemimpin yang mampu mempersatukan negeri yang paling beragam ini untuk bisa memainkan peranan yang lebih besar di panggung global. Kedua calon presiden, Prabowo Subianto dan Joko Widodo, sama-sama mengklaim sebagai seorang nasionalis yang mampu mewujudkan hal itu. Namun, siapa pun yang akan memenangi pilpres ini, dunia harus bersiap untuk menghadapi Indonesia yang berbeda setelah 9 Juli 2014. (Baca: Begini Pesan KPK Soal Pilpres)
ANINGTIAS JATMIKA | THE GUARDIAN
http://pemilu.tempo.co/read/analisa/30/Merindukan-Pemimpin-Sejati
IVAN HADAR (DIREKTUR EKSEKUTIF INSTITUTE FOR DEMOCRACY EDUCATION)
IVAN HADAR (DIREKTUR EKSEKUTIF INSTITUTE FOR DEMOCRACY EDUCATION)
Merindukan Pemimpin Sejati
Dalam Pemilu 2014 ini, semakin terasa kerinduan rakyat akan sosok pemimpin sejati, yaitu dia yang dicintai dan dipercaya luas. Tindakannya terasa dipenuhi niat baik untuk kemaslahatan rakyat. Ketegasannya, menyiratkan kecintaan pada keadilan. Keberpihakannya, teruji untuk yang lemah demi kesejahteraan semua. Perilakunya tulus, bukan sekadar pencitraan. Ia menjadi teladan, bersih dari tindakan koruptif dan manipulatif, memiliki sense of crisis serta menunjukkan keprihatinan atas berbagai beban yang sedang dan bakal dipikul rakyat, terutama rakyat miskin.
Dalam gegap gempita kampanye Pemilu 2014, saya teringat akan buku Jean Ziegler, Les Nouveaux Maitres du Monde (2002). Dalam bab tentang demokrasi, Ziegler bercerita tentang Swedia, Finlandia, Norwegia, dan Denmark, di mana para pejabat tingginya berjalan kaki, naik sepeda, atau menggunakan kendaraan umum ke kantor. Seorang presiden yang berangkat kerja dengan mobil dikawal belasan mobil dan sepeda motor polisi dengan sirene meraungraung diyakini mengurangi suara untuk terpilih kembali.
Rumah para pemimpin terkenal Eropa, seperti Olof Palmes (Swedia) dan Bruno Kresky (Austria), pun terbilang sederhana dan ditempati sepanjang paruh terakhir hidup mereka. Jelas, jauh berbeda dengan "istana" kebanyakan pemimpin negara berkembang, termasuk Indonesia. Ziegler menarik kesimpulan, semakin miskin sebuah bangsa, sering kali semakin mewah kehidupan dan "perilaku aneh" elite penguasanya. Hal yang lumrah di negeri ini. Betapa tidak.
Tampaknya, dari tiga slogan revolusi Prancis yang mewarnai sistem demokrasi, terjadi kecenderungan berikut. Ketika "kebebasan" politik merebak secara global, termasuk di negeri ini, padanannya berupa "kesetaraan" dan "persaudaraan" nyaris dilupakan. Welfare state yang mewajibkan negara memberi perlindungan bagi warga miskin dianggap "jalan sesat" Eropa. Dalam paradigma neo-liberal yang mendominasi praktek ekonomi global saat ini, pemerataan dianggap bukanlah alat ampuh dalam melawan kemiskinan. Bahkan hal tersebut dianggap memperparah keadaan. Semua itu dilandasi argumentasi yang sekilas terkesan masuk akal (plausible).
Pertama, pemerataan akan mengurangi kuota investasi. Setiap rupiah yang konon diinvestasikan kaum kaya bersifat produktif, sebaliknya hanya akan dikonsumsi kaum papa. Kedua, sebagian besar bantuan tidak akan sampai sasaran karena dikorup birokrasi. Ketiga, yang menjadi asumsi Bank Dunia, pemerataan akan membahayakan stabilitas politik dan bisa bermuara pada konflik kekerasan karena membuat marah para "elite" (World Bank Report, Attacking Poverty, 2000:56f).
Namun, bagi Erhard Berner (Hilfe-lose Illusionen, E+Z, 2005:6), semua itu secara teoretis rapuh, secara empiris salah, dan bila dipraktekkan menjadi sesuatu yang sinis. Sebab, apa salahnya orang miskin menggunakan dana bantuan untuk membeli makan, membayar uang sekolah, dan menebus obat? Asumsi kelompok elite akan marah dan mendestabilisasi pemerintahan di negara berkembang yang menjalankan strategi pembangunan pro-poor mungkin realistis. Namun, apakah layak untuk ikut membatasi kebijakan itu? Sementara itu, asumsi orang miskin sama sekali tidak berinvestasi adalah sebuah ignoransi.
Bagi pembangunan, yang lebih penting daripada "investasi produktif" adalah investasi bagi human capital masyarakat miskin, terutama kesehatan dan pendidikan anak-anak. Dulu, banyak negara melakukan itu dan kini menuai hasil, misalnya Malaysia dan Korea Selatan. Tanpa itu, berlaku "lingkaran setan". Peningkatan tenaga kerja murah akan menurunkan pendapatan yang tidak memungkinkan mereka untuk sehat dan pintar.
Dengan pertumbuhan ekonomi (termasuk pro-poor growth), kondisi ini tidak bisa diatasi. Bagi peneliti kemiskinan Michael Lipton, "Kesenjangan ekstrem adalah penyebab utama terganjalnya pertumbuhan." Kemiskinan massal, menurut dia, bukan hanya akibat stagnasi ekonomi, tapi juga penyebab terpenting stagnasi ekonomi itu sendiri (Propoor Growth and Pro-growth Poverty Reduction: Meaning, Evidence, and Policy Implications, 2000).
Bersama Eastwood, Lipton menganjurkan strategi cerdas pro-growth poverty reduction. Dalam kerangka ini, pengeluaran sosial untuk pendidikan dan kesehatan bukan biaya sia-sia, melainkan in vestasi produktif dan pilar kebijakan ekonomi. Cerita sukses di Brasilia, Vietnam, dan beberapa negara industri baru membenarkan analisis Lipton.
Pada tataran makroekonomi, Howard White (National and International Redistribution as Tools for Poverty Reduction, 2001) secara empiris menunjukkan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi lewat pemerataan. Pemerataan ikut meningkatkan kebebasan politik, kesetaraan, dan persaudaraan anak bangsa.
Karena itu, tanpa terwujudnya kesetaraan dan persaudaraan yang berarti pemerataan belum dijadikan paradigma yang mewarnai kebijakan ekonomi sebuah bangsa, siapa pun yang pernah menjadi pemimpin kelak akan dilupakan, atau bahkan dihujat oleh rakyatnya sendiri.
Jokowi Pulang Umrah: Allah yang Mengatur
SELASA, 08 JULI 2014 | 10:43 WIB
Joko Widodo bersama isteri dan rombongan berangkat umroh di Bandara Soekarno Hatta, Banten, 6 Juli 2014. Masa tenang kampanye pemilihan umum presiden dimanfaatkan Jokowi untuk beribadah menjalankan umroh ke tanah suci. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
TEMPO.CO, Tangerang - Joko Widodo tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada 09.22 Waktu Indonesia Barat dari perjalanan umrah ke Mekah. Kedatangan calon presiden dari poros koalisi PDI Perjuangan ini langsung disambut oleh ratusan orang dan media yang sudah menunggunya dari pagi. (Baca: SBY ke Jokowi-Prabowo: Kalah Tak Usah Ngamuk!)
Mengenakan baju koko putih, celana bahan dan peci hitam, Jokowi mengatakan selama di Mekah ia berdoa agar proses pemilihan umum berjalan lancar. "Tentu saja kami berdoa untuk bangsa dan negara," katanya di Tangerang, Selasa, 8 Juli 2014. (Baca: Sigi LSI: Jokowi Kembali Menjauh dari Prabowo)
Jokowi mengatakan selepas umrah ia memasrahkan hasil pemilihan presiden kepada Tuhan. Apapun hasil pemilu, kata dia, merupakan kehendak Tuhan. "Kita pasrah tawakal kepada Allah. Kita berserah diri karena apa pun hakikatnya Allah yang mengatur," ujar Jokowi. (Baca: Kata KPU Soal Video Ricuh Pilpres di Hong Kong)
Dalam rombongan umrah Jokowi juga tampak Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Achmad Basarah, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Ja'far, Sekretaris I Tim Kampanye Nasional Jokowi-Kalla Akbar Faisal, dan mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama KH Hasyim Muzadi. Ketua Tim Kampanye Nasional, Tjahjo Kumolo, hadir menjemput rombongan umrah di Bandara Soekarno-Hatta.
SELASA, 08 JULI 2014 | 10:43 WIB
Joko Widodo bersama isteri dan rombongan berangkat umroh di Bandara Soekarno Hatta, Banten, 6 Juli 2014. Masa tenang kampanye pemilihan umum presiden dimanfaatkan Jokowi untuk beribadah menjalankan umroh ke tanah suci. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
TEMPO.CO, Tangerang - Joko Widodo tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada 09.22 Waktu Indonesia Barat dari perjalanan umrah ke Mekah. Kedatangan calon presiden dari poros koalisi PDI Perjuangan ini langsung disambut oleh ratusan orang dan media yang sudah menunggunya dari pagi. (Baca: SBY ke Jokowi-Prabowo: Kalah Tak Usah Ngamuk!)
Mengenakan baju koko putih, celana bahan dan peci hitam, Jokowi mengatakan selama di Mekah ia berdoa agar proses pemilihan umum berjalan lancar. "Tentu saja kami berdoa untuk bangsa dan negara," katanya di Tangerang, Selasa, 8 Juli 2014. (Baca: Sigi LSI: Jokowi Kembali Menjauh dari Prabowo)
Jokowi mengatakan selepas umrah ia memasrahkan hasil pemilihan presiden kepada Tuhan. Apapun hasil pemilu, kata dia, merupakan kehendak Tuhan. "Kita pasrah tawakal kepada Allah. Kita berserah diri karena apa pun hakikatnya Allah yang mengatur," ujar Jokowi. (Baca: Kata KPU Soal Video Ricuh Pilpres di Hong Kong)
Dalam rombongan umrah Jokowi juga tampak Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Achmad Basarah, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Ja'far, Sekretaris I Tim Kampanye Nasional Jokowi-Kalla Akbar Faisal, dan mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama KH Hasyim Muzadi. Ketua Tim Kampanye Nasional, Tjahjo Kumolo, hadir menjemput rombongan umrah di Bandara Soekarno-Hatta.
Mengenakan baju koko putih, celana bahan dan peci hitam, Jokowi mengatakan selama di Mekah ia berdoa agar proses pemilihan umum berjalan lancar. "Tentu saja kami berdoa untuk bangsa dan negara," katanya di Tangerang, Selasa, 8 Juli 2014. (Baca: Sigi LSI: Jokowi Kembali Menjauh dari Prabowo)
Jokowi mengatakan selepas umrah ia memasrahkan hasil pemilihan presiden kepada Tuhan. Apapun hasil pemilu, kata dia, merupakan kehendak Tuhan. "Kita pasrah tawakal kepada Allah. Kita berserah diri karena apa pun hakikatnya Allah yang mengatur," ujar Jokowi. (Baca: Kata KPU Soal Video Ricuh Pilpres di Hong Kong)
Dalam rombongan umrah Jokowi juga tampak Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Achmad Basarah, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Ja'far, Sekretaris I Tim Kampanye Nasional Jokowi-Kalla Akbar Faisal, dan mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama KH Hasyim Muzadi. Ketua Tim Kampanye Nasional, Tjahjo Kumolo, hadir menjemput rombongan umrah di Bandara Soekarno-Hatta.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar